Skip to contentAku DemokratNewsletter AHY Profil dan PrestasiInstruksi KetumRubrik PemikiranDiskusi Bersama AHYSocial Media AHYOrganisasi SejarahVisi & MisiProgram Program PrioritasRencana KerjaKalender Kerja 2022Struktur OrganisasiPengurus Pengurus DPPPengurus DPD & DPCFraksi DPR-RIWebsite DPD & DPC Partai DemokratRegulasi & Keputusan PartaiLaporan KeuanganStatistik KeanggotaanStatistik KantorPublikasi RilisBerita Berita NasionalBerita DaerahSudut PandangPemilu Calon EksekutifCalon LegislatifAnggota DPR-RIGabung DemokratDaftar CalegE-PPID Dasar Hukum dan Regulasi PPIDDaftar Informasi PublikMaklumat PPIDFormulir Permohonan InformasiPengajuan KeberatanSurvei KepuasanTentang PPID Tugas dan Fungsi PPIDStruktur Organisasi PPIDVisi Misi PPIDKontak PPIDStandar Layanan PPID Tata Cara PermohonanSOP PPIDWaktu dan Biaya Layanan InformasiLHKPNDokumentasi PPIDLaporan PPIDAplikasi DemokratBPIP Partai DemokratKPU Tetapkan Hasil Pileg 2019 Partai Demokrat Raih 7,77% SuaraHasil Pileg 2019. Foto Zunita Amalia Putri/detikcomJakarta Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR dan DPD akhirnya selesai sebelum waktu yang ditentukan. Hasilnya, KPU menetapkan Partai Demokrat meraih 7,77% suara, sementara PDIP meraih suara tertinggi.“Menetapkan memutuskan keputusan KPU tentang hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2019,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakpus, Selasa 21/5/2019 dini hari. Hasil pileg ini ditetapkan dalam Keputusan nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang penetapan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD tahun 2019. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri dari perolehan suara di 34 provinsi dan 130 perolehan suara 16 partai politik nasional1. PKB 9,69% 2. Gerindra 12,57% 3. PDIP 4. Golkar 5. NasDem 9,05% 6. Garuda 0,50% 7. Berkarya 2,09% 8. PKS 8,21% 9. Perindo 2,67% 10. PPP 4,52% 11. PSI 1,89% 12. PAN 6,84% 13. Hanura 1,54% 14. Demokrat 7,77% 19. PBB 0,79% 20. PKPI seluruh suara sah suara.detikNews/dikShare This Story, Choose Your Platform! Related Posts Page load link
PerolehanSuara DPR-RI Pemilu 2019: Buka: Perolehan Suara DPD Pemilu 2019: Buka: Berita Acara Rekap Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Pemilu 2019: Buka: Perolehan Suara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019: Buka: Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Semarang DB1 Pemilu 2019:Jakarta - KPU DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi suara DPD RI pada Pemilu 2019. Hasilnya, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mendapat suara pileg DPD RI seluruh wilayah DKI Jakarta itu dibacakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 Provinsi DKI Jakarta, yang dipimpin Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 17/5/2019. Data yang dipaparkan KPU DKI Jakarta menunjukkan Jimly memimpin perolehan suara DPD RI dengan raihan suara. Posisi kedua ditempati politikus Sabam Sirait dengan perolehan di posisi ketiga ada ada nama Fahira Idris dengan perolehan suara. Kemudian, di urutan keempat ada nama mantan cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni, yang memperoleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa 'Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang'. Berikut perolehan suara DPD RI provinsi DKI Jakarta21. Abdul Azis Agus Salim Alwiyah Ahmad Ardinto Demiyasa Ardi Putra Baramuli Syamsul Zakaria Dailami Firdaus Endang Widuri Fahira Idris Ferry Iswan Patrika Susana Jimly Asshiddiqie Moh. Ridwan M. Saleh Khalid Muhammad Taufik Pardi Tino Rahardian Rijal Sabam Sirait Slamet Abadi Soemintarsi Muntoro Sudarto Sumarno Susana Suryani Sarumaha Suyartono Suwandi Sylviana Murni haf/hafUrutanketiga, caleg PKS Hidayat Nur Wahid dengan perolehan suara 281.327. Adapun peringkat keempat adalah caleg Nasdem Roberth Rouw dengan raihan 274.426 suara. Sementara peringkat kelima adalah mantan Wakil Gubenur Banten Rano Karno dengan perolehan 274.294 suara. Sementara 136 anggota DPD adalah mewakili 34 provinsi di Tanah Air. Simulasi penghitungan suara di pelatihan tata cara pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara TPS di GOR Bulungan, Jakarta, Sabtu 6/4. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanPenghitungan Suara di TPS oleh KPPS 17-18 April 2019Apel dan simulasi pencoblosan surat suara pemilu 2019 di Kemendagri, Jumat 22/3. Foto Muhammad Darisman/kumparanRekapitulasi Suara di Kecamatan oleh PPK 18 April - 4 Mei 2019Suasana simulasi pencoblosan Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu 10/4. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanRekapitulasi Suara di KPU Kab/Kota 22 April-7 Mei 2019Sejumlah penyelenggara Pemilu 2019 melakukan perhitungan kertas suara saat simulai pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum 2019 di Sumenep, Jawa Timur, Sabtu 16/3. Foto ANTARA FOTO/Zabur KaruruRekapitulasi Suara di KPU Provinsi 22 April-12 Mei 2019Simulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu 10/4. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanRekapitulasi Suara di KPU RI 25 April-22 Mei 2019Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 Paska Putusan MK. Foto Iqbal Firdaus/kumparanRekapitulasi Suara Pemilu 2019. Foto Basith Subastian/kumparan
KalbarOnline, Pontianak – KPU Kalbar telah menyelesaikan rekapitulisasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu serentak 2019 untuk DPD-RI. Hasilnya, dari empat kursi yang diperebutkan, tiga di antaranya diisi oleh wajah baru. Di kursi pertama ditempati oleh mantan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya yang berhasil memperoleh sebanyak suara yang sekaligus tercatat sebagai perolehan suara terbanyak. Pada kursi kedua ditempati calon petahana yakni Maria Goreti yang berhasil memperoleh sebanyak suara. Maria Goreti merupakan satu-satunya calon petahana yang kembali terpilih menjadi anggota DPD-RI periode 2019-2024. Perempuan kelahiran Pahauman, Kabupaten Landak ini tercatat sebagai anggota DPD-RI empat periode berturut-turut. Sementara di kursi ketiga ditempati oleh yakni Erlinawati. Istri Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir ini berhasil memperoleh sebanyak suara. Pada kursi keempat, terdapat nama Sukiryanto. Mantan Ketua DPD REI Real Estate Indonesia Kalbar itu berhasil meraih sebanyak suara. Perolehan suara Erlinawati dan Sukiryanto terbilang cukup mengejutkan. Sebab, perolehan suara keduanya berhasil menggusur kedua calon petahana yakni Abdul Rahmi dan Rubaeti Erlita. Perolehan suara keduanya tidak cukup untuk mempertahankan kursi DPD-RI lantaran hanya meraih suara masing-masing dan Fai Perolehan suara calon DPD-RI pada Pemilu 2019 Dapil Kalbar Foto KO
MUARAENIM, BERITAANDA – Sesuai dengan tahapan pemilu, surat suara yang ada di PPS mulai bergeser ke PPK, dan mulai dilakukan perhitungan di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, Jumat (19/4/2019). Bertempat di aula kantor Kecamatan Muara Enim, kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua PPK Kecamatan Muara Enim Dwi Andi Suliantoro, serta Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopolhukam, Mahfud MD, hati-hati saat menyampaikan nilai rupiah aset sitaan dari obligor BLBI yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas BLBI bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sebab, aset itu belum diuangkan sehingga berpotensi nilainya jauh di bawah perkiraan.“Pengalaman dari skandal BLBI adalah pengalaman tentang bahwa aset yang diberikan oleh para obligor ternyata adalah aset bodong alias nilainya jauh dari yang diklaimkan,” kata Hardjuno dalam rilis pers Kamis 8/6.Sebagaiamana diketahui, dalam acara serah terima aset eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 6/6, Menkopolhukam menyampaikan Satgas BLBI sejak mulai bekerja pada Juni 2021 sampai dengan Mei 2023 berhasil mengembalikan hampir 30 persen uang negara yang dipinjam para obligor/debitur BLBI.“Sejak Satgas BLBI efektif beroperasi pada 2021 sampai sekarang, perolehan Satgas sudah mencapai Rp30,66 triliun,” kata Mahfud MD, yang di Satgas BLBI mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, dikutip dari Polhukam Mahfud MD Lantik Anggota Satgas BLBI. Foto Humas Kemenko PolhukamRinciannya, dia melanjutkan, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang PNBP ke kas negara, penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 penyerahan aset kepada kementerian/lembaga K/L dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara PMN nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 secara total, ada aset senilai Rp 29,608 triliun dan Rp 1,1 triliun dalam bentuk uang Mahfud, perolehan itu merupakan pencapaian luar biasa Satgas BLBI karena saat hendak dibentuk ada banyak pesimisme yang disampaikan orang-orang di sekitar dirinya bahwa menagih uang negara dari para obligor/debitur bukan urusan mudah.“Pencapaian Satgas BLBI sebagaimana tersebut di atas menurut saya luar biasa karena ada yang pesimistis 10 persen saja tidak mungkin. Kami sekarang sudah mendapat hampir 30 persen dengan sisa waktu masih 6 bulan ke depan,” kata Mahfud BLBI bertugas setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI.Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember demikian, Mahfud memberi sinyal masa tugas Satgas BLBI dapat diperpanjang mengingat pencapaian yang berhasil diperoleh selama periode kurang lebih 2 Sudah Disetor dalam Bentuk TunaiStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Satgas BLBI terutama dalam keberaniannya membuka kembali masalah yang telah lama diabaikan oleh para pejabat negara Hardjuno meminta Mahfud MD selaku Dewan Pengarah Satgas BLBI untuk hati-hati saat menyatakan nilai sitaan pengalaman dari skandal BLBI adalah pengalaman tentang bahwa aset yang diberikan oleh para obligor ternyata adalah aset bodong alias nilainya jauh dari yang mengingatkan, negara saat itu memberi bantuan BLBI dalam bentuk tunai. Dan kemudian dibayar oleh para obligor dalam bentuk aset yang ternyata saat aset tersebut dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN nilainya jauh dari yang diklaim oleh para obligor.“Maka saya mengingatkan, kesalahan fatal BPPN itu bisa terulang lagi oleh Satgas BLBI ini. Mustinya aset tersebut dijual dulu, jadikan tunai, dan masukkan ke kas negara, baru nilainya jelas. Dulu saat BPPN mengurus aset obligor, saat dijual nilai tunainya hanya 5 persen dari perkiraan. Fatal dan sangat merugikan rakyat itu,” papar Hardjuno saat dihubungi, Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIHardjuno mencontohkan aset Tommy Soeharto seluas 120 hektar yang disita Satgas BLBI dan diklaim memiliki nilai Rp 2,1 triliun, telah dilelang 2 kali dan belum juga laku.“Saya baca berita hari ini 6 Juni 2023, aset Tommy Soeharto dikatakan ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, belum juga laku dilelang. Ini yang saya bilang harus hati-hati,” kata Hardjuno klaim nilai aset oleh Satgas BLBI sebesar Rp 29,608 triliun tersebut sangat berbahaya dan bisa berimplikasi hukum bagi Satgas BLBI jika nanti ketika dijual aset tersebut ternyata nilainya jauh di bawah yang diklaim.“Kita tugasnya mengingatkan, dulu pejabat BPPN musti berurusan dengan hukum gara-gara klaim nilai aset itu. Bisa dianggap kongkalikong dengan obligor. Prof Mahfud sebaiknya lebih hati-hati lagi. Lelang saja dulu, baru bisa katakan obligor sudah bayar sekian. Jangan grusa-grusu, Prof,” tandas Hardjuno. OnV5nh1.perolehan suara dpd ri 2019
